Network
PR BEKASI - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher berharap pemerintah dapat memastikan tidak ada lagi keterlambatan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di masa perpanjangan PPKM atau PPKM Level 4 Jawa-Bali.
Netty Prasetiyani menyebut, banyak rakyat terdampak perpanjangan PPKM yang begitu membutuhkan bansos itu.
"Jangan abaikan kebutuhan fundamental rakyat di masa PPKM," ujar Netty Prasetiyani, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs resmi DPR RI pada Sabtu, 24 Juli 2021.
Baca Juga: Polri Blokir 351 Akun Medsos karena Sebarkan Hoaks Covid-19 selama PPKM Darurat
"Rakyat butuh makan untuk bertahan hidup, jangan lagi ada keterlambatan pencairan bansos," sambungnya.
Lebih lanjut, Netty mengungkapkan, rakyat pun akan patuh terhadap aturan yang diberlakukan bila pemerintah telah memenuhi hak rakyat di masa PPKM Level 4 ini.
"Jika pemerintah mengimbangi perpanjangan pembatasan dengan penunaian kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat, maka rakyat pun akan mengerti, simpati dan mendukung kebijakan tersebut," tutur Netty.
Baca Juga: Aleg PKS Berharap PPKM Tak Sekadar Diperpanjang: Mampukah Pemerintah Jamin Kondisi Berubah?
Selain itu, Politisi PKS tersebut juga mendesak pemerintah agar serius dalam mengevaluasi kebijakan pembatasan seperti PPKM.
“Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah," ucapnya.
Di antara beberapa temuannya, Netty menyoroti tentang drastisnya penurunan testing hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir.
Baca Juga: MRT Jakarta Ubah Jam Operasional Selama PPKM Mulai Hari Ini, Berikut Jadwalnya
Sementara itu, angka positivity rate Indonesia justru meningkat hingga 30 persen dalam sepekan terakhir.
"Klaim bahwa kasus mengalami penurunan, tidak bermakna apa-apa jika testing kita rendah," kata Netty
"Pemerintah perlu introspeksi dan membenahi managemen penanganan pandemi ini dengan sungguh-sungguh," sambungnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli guna menekan lonjakan kasus Covid-19.
Selain itu, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Tito Karnavian Nomor 22 Tahun 2021 PPKM Darurat Jawa-Bali juga dibuah menjadi PPKM Level 4.
Lalu, pemerintah juga turut memperpanjang PPKM Mikro terhadap wilayah di 27 provinsi lainnya sebagaimana diatur dalam Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021.***
