Network
PR BEKASI – Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar menjadi pembicaraan para warganet Indonesia.
Pasalnya, Siti Nurbaya Bakar dinilai telah mengeluarkan pernyataan kontroversial setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri KTT COP26 yang membahas perubahan iklim beberapa waktu lalu.
Diketahui, dirinya mengatakan bahwa pembangunan besar-besaran di era kepemimpinan Presiden Jokowi akan tetap diteruskan.
Dirinya juga menambahkan bahwa pembangunan besar-besaran tersebut tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon ataupun deforestasi.
Baca Juga: Bantah Tudingan Banjir Kalsel karena Hutan Rusak, Menteri LHK Buka Data Kementerian
Hal tersebut dikatakannya di Universitas Glasgow saat memenuhi undangan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) pada Selasa, 2 November 2021.
“Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan akun Twitter @SitiNurbayaLHK pada Kamis, 4 November 2021.
Menurutnya, bila Presiden Jokowi menghentikan pembangunan dikarenakan emisi karbon ataupun deforestasi, itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap UUD 1945.
“Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi,” katanya.
Baca Juga: Bias Informasi Omnibus Law Tersebar di Ruang Publik, Menteri LHK Tegaskan Beberapa Poin Penting Ini
Menteri LHK menambahkan bahwa pembangunan tersebut dilakukan bukan untuk merusak lingkungan hidup dan hutan Indonesia, akan tetapi untuk dikelola dan pemanfaatannya dapat dinikmati oleh masyarakat.
“Kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola untuk pemanfaatannya menurut kaidah-kaidah berkelanjutan di samping tentu saja harus berkeadilan,” katanya.
Pernyataan Siti Nurbaya Bakar tersebut kemudian mendapatkan banjir serangan komentar negatif dari para warganet.
Pasalnya, pernyataan Menteri LHK tersebut tidak sesuai dengan upaya Presiden Jokowi dan pemimpin dunia lainnya dalam KTT COP26 untuk menyelamatkan Bumi dari perubahan iklim.
“Menteri LHK kok malah Pro banget sama pembangunan skala besar yg jelas2 berpotensi merusak lingkungan hidup sebuah kementerian yang harusnya menjadi pelindung kan,” tulis akun Twitter resmi organisasi lingkungan hidup Walhi, @walhinasional.
Ditambah lagi, warganet menilai pernyataan tersebut tak pantas dikeluarkan oleh seorang Menteri LHK yang seharusnya lingkungan hidup dan hutan di Indonesia.
“Menteri lingkungan hidup tapi lebih pro ke pembangunan. Sakit sih ini pernyataan,” tulis akun @permana***.
“Saya tidak percaya ini twit seorang Menteri Kehutanan. Pikiran saya dialah seharusnya orang yang paling getol melindungi hutan. Tapi,,,,,” tulis akun @Kow***.
Sampai artikel ini dibuat, baik Siti Nurbaya Bakar maupun Presiden Jokowi masih belum memberikan klarifikasi terkait pernyataan tersebut.***
