Baca Juga: Curhat Soal Tuduhan Bisnis Tes PCR, Luhut Ngaku Menderita: Udah Ngerjain, Nyumbang, Dibully Lagi
"Bukan soal bahwa Luhut tidak ambil keuntungannya, justru kalau dia terlibat di dalam PT GSI itu kan potensi untuk adanya konflik kepentingan tinggi," ungkapnya.
Maka dari itu menurutnya konflik kepentingan itu bukan soal mengambil keputusan yang menguntungkan, tetapi bisa juga karena nama Luhut dimanfaatkan PT GSI untuk melakukan tes PCR.
Padahal kata Refly Harun, Luhut sedang berada dalam posisi sebagai pejabat publik yang sangat penting.
"Jadi di situ masalahnya, persoalannya bukan soal ambil uangnya atau tidak, tapi bahwa dia dalam posisi pejabat publik. Oleh karena itu ini soal etika berpemerintahan," tuturnya.
Namun Refly Harun menjelaskan bahwa jika berbicara tentang etika berpemerintahan, kuncinya ada di orang yang bersangkutan dan Presiden Jokowi.
"Luhut jelas mengatakan dia akan mundur kalau terima duit, jadi dia melihatnya dari perspektif mengambil duit atau tidak, bukan dari etika berpemerintahan bahwa dia telah mengambil sebuah kebijakan yang ada konflik kepentingannya," ucapnya.
Bahkan menurut Refly Harun, Luhut bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum karena terlibat dalam bisnis PCR.
"Misalnya memperkaya orang lain bukan diri sendiri karena sudah dihitung keuntungannya itu sampai Rp300 miliar lebih," tuturnya.