Meskipun pada saat itu Erick Thohir belum mengerti tes PCR, namun Kementerian BUMN memutuskan membantu mengaktifkan 18 laboratorium PCR di berbagai rumah sakit BUMN dan Pemda.
Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari program Presiden Jokowi untuk mengakhiri pandemi Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga: Luhut Janji Mundur Jika Terima Uang dari Bisnis PCR, Refly Harun: Tergantung Presiden Jokowi
"Ini semua tidak lain bagian dari 'kerja kerja kerja' pemerintah hadir untuk rakyat. Kami ditekankan oleh Bapak Presiden jangan pernah lelah melayani rakyat," katanya.
Erick Thohir mengaku, pemerintah sejak awal pandemi telah melakukan upaya recovery dan responsibility dalam melayani masyarakat dengan kerja kemanusiaan.
"Recovery yang dimaksud, akan melakukan segala upaya percepatan untuk penyelamatan jiwa manusia,” katanya.
Baca Juga: Bantah Tuduhan Ambil Untung dari Bisnis PCR, Luhut Pandjaitan: Ini Masalah Kemanusiaan
“Tetapi tetap responsibility, adalah melakukan seluruh kegiatan kemanusiaan tersebut dengan penuh tanggung jawab baik secara administrasi, hukum, dan jauh dari kepentingan pribadi," tambahnya.
Dirinya menegaskan bahwa kebijakan wajib tes PCR merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 dari segala arah.
"Kebijakan PCR sekali lagi merupakan bagian dari serangkaian upaya tanpa henti pemerintah yang diputuskan bersama-sama untuk perang melawan Covid-19 yang belum selesai," katanya.