Network
/photo/2020/06/09/3228326999.jpg)
12 kelompok tempat kerja diantaranya, pasar, pusat perbelanjaan atau pertokoan, hotel atau asrama, rumah makan, sarana kegiatan olahraga, moda transportasi, stasiun, terminal, pelabuhan atau bandara, lokasi wisata, salon atau tempat pangkas rambut, tempat-tempat jasa ekonomi kreatif, tempat kegiatan keagamaan, dan tempat jasa penyelenggaraan acara.
Tempat-tempat yang termasuk pada kategori 12 kelompok tempat kerja tersebut merupakan tempat yang dinilai memungkinkan terjadinya penularan atau penyebaran pergerakan virus COVID-19.
Baca Juga: Wisata Gunung Bromo Segera Dibuka Hanya untuk 739 Orang Per Hari, Catat Tanggal dan Persyaratannya
Tujuan dari Kepmenkes tersebut sebagai upaya pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat saat berada di fasilitas umum.
Selain mengenai protokol kesehatan, Kepmenkes juga berisi mengenai kewenangan pemerintah daerah (pemda) untuk menetapkan bagaimana protokol kesahatan tersebut diterapkan di masyarakat.
Kartin menjelaskan bahwa Kepmenkes berisi mengenai bagaimana penerapan protokol di masyarakat.
Baca Juga: KSPI Gelar Demo, Polda Metro Jaya Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung DPR
Peraturan tersebut merupakan kewenangan pemda setempat yang disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Sehingga dapat mencehag terjadinya klaster penyebaran COVID-19 baru di masyarakat.
Sementara petunjuk teknis (juknis) di lapangan yang berupa handbook juga mendorong untuk dibuat oleh kementerian atau lembaga dan pemda.
Kartini memberikan contoh pemda DKI Jakarta yang telah mengeluarkan pergub, yang dia jelaskan bahwa hal demikian bukti dari sudah dilaksanakannya turunan dari Kepmenkes tersebut.***
