Network
PR BEKASI – Penyadapan dimasukkan ke Kewenangan Jaksa dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (RUU Kejaksaan).
Hal tersebut dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan putusan hukuman, utamanya pada tindak pidana korupsi.
Supratman Andi Agtas selaku Ketua Badan Legislasi DPR RI, menyampaikannya dalam rapat Baleg DPR di Senayan, Jakarta, Kamis, 17 September 2020.
Baca Juga: Kampanye ‘Semua Rp1’, ShopeePay Dorong Adopsi Transaksi Contactless dengan Lebih dari 8 Juta Voucher
Dia menilai bahwa tugas Jaksa yang paling berat pada tindak pidana korupsi, terdapat pada pelaksanaan putusan pengadilan.
"Karena ada dua, di samping dia (terpidana) menjalani pidana badan, juga kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara," ungkap Supratman, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Dia menilai Kejaksaan akan mengalami kesulitan dalam memastikan dua kewajiban pasca-putusan pengadilan itu dilaksanakan oleh terpidana, apabila kemudian terpidana buron.
Baca Juga: Pilkada Serentak 2020, DPR Minta Penyelenggara Hilangkan Konser Musik dan Kampanye
"Kalau orangnya buron, bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan keuangan negara? Siapa yang bisa mengontrol?" ucap Supratman.
Dia pun mengusulkan supaya kewenangan penyadapan dalam rangka pelaksanaan putusan, khususnya di dalam tindak pidana korupsi, tersebut diberikan kepada kejaksaan.
Namun, kendati demikian, Supratman mengatakan usulan tersebut belum tentu diterima oleh Komisi III DPR RI selaku pengusul RUU Kejaksaan.
Baca Juga: Gubenur Jawa Barat Imbau Warga Tidak Gunakan Masker Scuba dan Buff di KRL
"Nanti silakan teman-teman pengusul, kalau setuju, kami coba akan masukkan. Kira-kira begitu pak, ya. nanti ke depan, (kewenangan penyadapan) ini pasti terus bergulir," ungkapnya.
Selain itu, DPR RI tentu juga akan mendengar sikap pemerintah dalam pembahasan RUU Kejaksaan di Komisi III DPR RI tersebut.
Supratman menegaskan bahwa Badan Legislasi DPR RI hanya melaksanakan harmonisasi, bukan untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Baca Juga: ESA dan NASA Jalin Kerja Sama untuk Selamatkan Bumi dari Ancaman Asteroid
"Pembahasan DIM, nanti di Komisi III," ucapnya.
Pemberian kewenangan penyadapan dalam RUU Kejaksaan, disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (5) huruf g.
Isi dari Pasal tersebut yaitu 'Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung kegiatan dan kebijakan penegakan hukum yang meliputi penyadapan dan menyelenggarakan pusat monitoring'.*
