Network
"Wajar mereka mengambil pendapat seperti itu, karena mereka melihat pandemi di sini bukan melandai tapi semakin meningkat. Wajar kalau kemudian mereka mengambil kaidah fiqih seperti itu," kata Djamil dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin, 21 September 2021, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Nassir Djamil mengingatkan, agar jangan sampai Presiden serta Menteri Dalam Negeri dan para penyelenggara pemilu menganggap sikap itu sebagai sesuatu yang menumbuhkan pesimisme.
Justru, pemerintah harus melihat sikap mereka sebagai tantangan untuk membuktikan bahwa penularan pandemi Covid-19 itu bisa ditangani dengan baik.
Baca Juga: Gawat, Badan Kesehatan AS Pastikan Virus Corona Bisa Menyebar Lewat Udara Hingga Jarak 2 Meter Lebih
Djamil mengusulkan kaidah fiqih lain yang harus dipegang teguh oleh pemerintah untuk menjawab tantangan pihak-pihak yang menolak melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020, yakni keadaan darurat tidak menggugurkan hak orang lain.
"Ini juga penting, ada hak warga negara yang diatur dalam konstitusi. Bahwa hak warga negara itu adalah memilih dan dipilih. Oleh karena itu, negara harus menerjemahkan kaidah fiqih ini, bagaimana keadaan darurat tidak menggugurkan hak orang lain," kata Djamil.
Menurut Djamil, Allah tidak akan membebani suatu perkara di luar kuasa makhluknya (La yukallifullahu nafsan illa wus'aha).
Kemudian, ketika pemerintah sudah bermusyawarah untuk menyelesaikan perkara tersebut dan bertekad menghadapinya, maka selanjutnya tinggal menjalankan.
Baca Juga: Ada 'Main-main' dalam Impor Bawang Putih, DPR Marah dan Minta Kasusnya Diusut Tuntas
Jangan pula, ketika ada desakan lagi, kemudian mundur. Karena itu, dia mengingatkan pemerintah agar konsisten pada pendirian.
"Jadi sudah azzam, sudah membulatkan tekad, maka berserah diri, jalankan wasyaawirhum fil amr, faidza ‘azamta fatawakkal. Caranya menerapkan protokol kesehatan," kata Djamil.***
