Network
“ini penting, agar produk hukum yang dihasilkan oleh RUU Ciptaker ini tidak berat sebelah, berkeadlian sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya,” ujar Irwan.
Selain masalah terkait ketenagakerjaan, RUU tersebut juga melegalkan perampasan lahan rakyat sebanyak dan semudah mungkin untuk Proyek Prioritas Pemerintah dan Proyek Strategis Nasional yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada swasta.
Baca Juga: Surabaya Jadi Tuan Rumah Acara Hari Habitat Dunia, Tri Rismaharini: Saya Bangga Sekali
Dia menilai, proses pembahasan RUU Cipta Kerja ini sudah kehilangan ruh secara filosofis, sosiologis, dan yuridis di tengah pandemi.
“Walaupun telah disetujui oleh sebagian besar fraksi di DPR RI, ada baiknya Presiden tidak melanjutkan dan mengesahkan UU Cipta Kerja ini. penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, apalagi penjajahan terhadap hak rakyat sendiri,” tutur pria yang akrab disapa Irwan Fecho tersebut.
Sikap atas RUU Ciptaker tersebut pun sejalan dengan pemikiran Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca Juga: Selain Timbulkan Penyakit Ginjal, Berikut 7 Dampak Buruk karena Kurang Minum Air Putih
Demokrat menyebut sikap ini sebagai bentuk koalisi dengan masyarakat, termasuk buruh.***
