Network
Tujuannya, agar salah satu omnibus law itu tetap berpihak terhadap masyarakat, tak terkecuali.
"Partai Demokrat menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif. Kita tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan," tutur Irwan.
Baca Juga: Bantu Muluskan Aksi Napi Tiongkok Kabur dari Lapas Tangerang, 5 Sipir Dinonaktifkan
Irwan menyebut, pembahasan yang lebih mendalam itu penting, agar produk hukum RUU Cipta Kerja nantinya tidak berat sebelah.
"Ini penting, agar produk hukum yang dihasilkan oleh RUU Ciptaker ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya," ujar Irwan.
Irwan menambahkan, bukan hanya terkait ketenagakerjaan yang akan bermasalah dengan adanya UU Cipta Kerja ini.
Baca Juga: Joko Widodo: di Tengah Pandemi Covid-19, Ekonomi Indonesia Masih Jauh Lebih Baik dari Negara Lain
Namun, UU ini juga melegalkan perampasan lahan rakyat sebanyak dan semudah mungkin untuk Proyek Prioritas Pemerintah dan Proyek Strategis Nasional, yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada swasta.
"Di samping itu tekanan pada masalah lingkungan hidup juga akan menguat dengan mudahnya para pengusaha mendapatkan ijin pembukaan lahan untuk perusahaan di berbagai sektor," kata Irwan.
Irwan menilai, proses pembahasan RUU Cipta Kerja ini sudah kehilangan ruh secara filosofis, sosiologis, dan yuridis di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
