Network
Salah satu tugas dan wewenang DPR yakni menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, dinilai telah terabaikan.
"Bapak @jokowi yang terhormat, saya sangat bangga dengan tahun pimpinan bapak sebagai presiden RI. Banyak perubahan baik yang sudah bapak buat dan usahakan," kicau pengguna @dhnnnn_ yang telah disukai oleh lebih dari 160 pengguna.
Baca Juga: Coba Interupsi Rapat Paripurna DPR, Mikrofon Anggota Fraksi Demokrat Dimatikan Puan Maharani
"Tapi saya kecewa dengan dewan rakyat yang tidak memperhatikan rakyatnya. Rakyatnya menderita karena ini #DPRRIKhianatiRakyat," lanjutnya, sambil menyertakan gambar berisi poin-poin RUU Cipta Kerja yang disoroti oleh buruh.
"Udah mending kalian tidur aja terus, daripada sekalinya bangung ngerusuhin negara, #DPRKhianatiRakyat," kicau pemilik akun @WhoAmI59331541 yang disukai lebih dari 100 pengguna, sambil menyertakan gambar anggota DPR yang tengah tertidur.
"Tolong jangan membuat kami, seluruh pelajar Indonesia menyesal menghafalkan tugas dan wewenang DPR di pelajaran PPKN yang ternyata tidak ada faktanya sama sekali. #DPRRIKhianatiRakyat #MosiTidakPercaya #DPRIMPOSTOR," kicau pemilik akun @marvxile yang disukai lebih dari 660 pengguna.
Baca Juga: Atasi Kekurangan Stok Darah di PMI, Anies Baswedan Wajibkan Pegawainya untuk Donor
"Capek-capek saya belajar PPKN, fungsi-dungsi DPR, taunya fungsinya nyusahin rakyat. Bagaimana?! Katanya DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, tapi aspirasi yang disampaikan rakyatnya ditolak mentah-mentah! Miris. Perlahan hilang sudah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila! #DPRRIKhianatiRakyat," kicau pengguna @Aprlyaa5 yang disukai lebih dari 650 pengguna.
Selain menaikkan tagar dan kata kunci, warganet juga membuat petisi mengenai penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Dalam petisi yang berjudul "Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik" tersebut, disebutkan bahwa rencana awal pengesahan RUU Ciptaker baru dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2020.
