Network
Baca Juga: Temui Pendemo yang Rusak Fasilitas di Surabaya, Risma: Setengah Mati Saya Bangun Kota, Kamu Hancurin
"Alih-alih mengakomodir pendapat dari berbagai kelompok masyarakat, pemerintah dan DPR memilih 'jalan pintas' dengan 'memanfaatkan' instrumen aparatur negara yakni kepolisian, dalam membangun opini publik agar setuju dengan Omnibus Law," tutur peneliti ICW.
Mereka pun telah melakukan kajian dan penelusuran informasi terhadap aktivitas digital Kepolisian yang selama ini didanai dari sumber APBN.
Aktivitas yang dipantau dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2020 melalui Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Polri dengan kata kunci "media sosial", terdapat 9 paket pengadaan barang yang dilakukan oleh kepolisian untuk aktivitas digital.
Baca Juga: BIN Ungkap Sudah Prediksi Akan Terjadi Bentrok antara Aparat Kepolisian dan Massa Aksi
Total anggaran untuk membeli barang dalam kurun waktu tersebut mencapai Rp1.025 triliun, dan per tahunnya kepolisian menggelontorkan anggaran sebesar Rp256 miliar untuk aktivitas digital.
Sejak tahun 2017 hingga 2020, satuan kerja yang paling banyak membeli peralatan untuk aktivitas digital yaitu Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baintelkam Polri).
Terdapat 4 paket pengadaan dengan anggaran sebesar Rp483 miliar yang digunakan oleh Baintelkam Polri untuk membeli peralatan yang berkaitan dengan aktivitas digital.
Baca Juga: Terdampak Kerusuhan UU Cipta Kerja, Hari Ini Transjakarta Dipastikan Tetap Beroperasi Normal
Selain belanja Polri untuk pengadaan perangkat yang mendukung aktivitas digital, pada September 2020, LPSE Polri mencatat sejumlah pengadaan barang yang bersumber dari APBNP dan tercatat sebagai "Kebutuhan dan/atau anggaran mendesak".
