Network
Baca Juga: Kabar Gembira, WHO Umumkan Kemungkinan Adanya Vaksin yang Siap Pada Akhir 2020
Kedua, DPR RI tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal. Karena sebenarnya, pagu awal anggaran Polri 2020 hanya Rp90.3 triliun, sebagaimana tertuang dalam RAPBN 2020. Namun, setelah adanya pembahasan di DPR, anggaran tersebut melonjak menjadi Rp104.7 triliun.
Global Corruption Barometer yang diluncurkan oleh Transparency International tahun 2017 mencata bahwa kepolisian masih masuk dalam 3 peringkat tertinggi institusi penerima suap, dan juga masuk dalam peringkat 3 besar dalam hal institusi paling korup.
"Hal ini menunjukkan bahwa prioritas anggaran dan belanja pengadaan barang Polri, tidak pada tempatnya," ujar peneliti ICW.
Baca Juga: Massa Sudah Banyak yang Berjatuhan, Politisi Demokrat: Pak Jokowi! Segeralah Pulang ke Jakarta
Mereka mengungkapkan bahwa Polri seharusnya meningkatkan performa dalam penegakan hukum, salah satunya dalam menindak perkara korupsi.
"Namun, bukannya fokus pada pembenahan internal dan peningkatan kualitas kerja penegakan hukum, Polri justru terkesan menjadi instrumen pemerintah dalam melakukan kekerasan dan pembungkaman sistematis atas kritik dan aksi publik," tutur peneliti ICW.
Padahal, selain kedua hal tersebut merupakan perwujudan dari Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 dan polri, terkait dengan tugas dan kewenangan yang mendukung perwujudan kebebasan tersebut berdasarkan Pasal 14 ayat 1 huruf i UU Polri.
Baca Juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Gandeng Masyarakat dan Buruh untuk Bahas Turunan Aturan Ombibus Law
"Telegram Kapolri yang berkaitan dengan upaya pembungkaman kebebasan berpendapat publik juga menunjukkan minimnya kontrol DPR RI dalam memantau dan meminta pertanggungjawaban kinerja Polri, sebagai bagian dari eksekutif," tutur ICW.
