PR BEKASI - Pandemi Covid-19 di Indonesia terus menjadi sorotan terlebih sejak Juni 2021 peningkatan kasus positif terus meningkat.
Melihat situasi saat ini, dampak Covid-19 diprakirakan bisa berimbas pada kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.
Menurutnya, jika kondisi ini terus berlangsung ditambah kasus kenaikan Covid-19 yang cukup signifikan dampaknya terasa terhadap sektor kehidupan pokok masyarakat.
"Akan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan rakyat. Bila keadaan ini berlangsung lama, maka akan berkonsekuensi mendalam terhadap APBN kita," katanya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara pada Senin, 12 Juli 2021.
Dia pun meminta agar pemerintah lebih sigap dengan menyusun skenario terburuk bila kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak cukup efektif menekan angka kasus Covid-19 harian.
Baca Juga: Utang Negara Makin Bengkak, Legislator: APBN Rp250 Triliun Hanya untuk Bayar Bunga
Kendati demikian, Said pun mengakui skenario terburuk tersebut akan membutuhkan dukungan anggaran sangat besar sehingga berkonsekuensi pada perubahan arah kebijakan dan sasaran dari postur APBN 2021 dan Rencana APBN 2022.
Sejauh ini, lanjut Said, skenario APBN pada 2021 dan 2022 adalah skenario pemulihan baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun kesehatan.
Namun demikian, APBN belum memitigasi skenario gelombang demi gelombang dari pandemi yang berlangsung lebih lama.
Baca Juga: Dahnil Anzar Sebut Utang Alutista Tak Akan Bebani APBN, Gus Umar: Jubir Paling Konyol Sejagat
"Minggu lalu saya telah menyarankan pemerintah untuk mulai melakukan refocusing anggaran. Akan tetapi melihat situasi dan potensi resiko yang ada, selain refocusing, pemerintah perlu melakukan kebijakan kebijakan lebih jauh yang komprehensif," kata Said.
Menurut Said, jika harus membuat kebijakan-kebijakan lanjutan yang berdampak luas baik ekonomi, sosial, dan kesehatan, termasuk dalam pelaksanaan skenario terburuk, maka pemerintah harus menjalin komunikasi dengan banyak pihak, termasuk dengan para pelaku bisnis dan keuangan dengan persiapan waktu komunikasi yang cukup.
Langkah tersebut dinilai penting guna mengantisipasi guncangan pada bisnis dan pasar keuangan yang sejauh ini masih berjalan dengan sehat.
Baca Juga: Biaya Haji 2021 Naik Hingga Rp9,1 Juta, BPKH Sarankan Sebagian Biaya Prokes dari APBN
"Saya mendukung penuh langkah pemerintah, khususnya terkait persetujuan anggaran, terkait pelaksanaan segala daya upaya dalam penanggulangan Covid-19, termasuk bila dalam pelaksanaan worst case scenario tersebut harus membutuhkan dukungan pembiayaan," katanya.
"Misalnya seperti penerbitan surat utang negara karena dampak turunnya penerimaan perpajakan," sambung Said Abdullah.
Ia menilai upaya total terhadap Covid-19 ini harus terus dilakukan. Apalagi, pandemi telah lebih dari setahun mendera negara di seluruh dunia.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Pemerintahan Jokowi Gunakan Dana Haji untuk Tambal APBN?
Tercatat sebanyak 170 negara mengalami kontraksi ekonomi, 44 negara di antaranya berlanjut dengan resesi panjang.
Sementara beberapa negara di antaranya kontraksi ekonominya begitu dalam.
"Kita tidak menyangka kawasan Eropa yang selama ini penuh kemakmuran, layanan kesehatan yang sangat memadai, namun beberapa negara seperti Italia, Spanyol, dan Inggris dibuat limbung akibat pandemi." kata Said Abdullah.***