PR BEKASI - Indonesia dinyatakan memasuki gerbang resesi setelah produk domestik bruto (PDB) RI pada kuarta III-2020 minus 3.49 persen (year on year/yoy). Tidak hanya Indonesia, beberapa negara berkembang dan maju pun ikut mengalami hal yang serupa.
Ternyata hal serupa pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 1930 atau lebih tepatnya saat masih bernama Hindia-Belanda.
Hal ini disebabkan karena dunia diguncang krisis ekonomi yang lebih besar dari pada yang ditimbulkan oleh Perang Dunia 1. Mengakibatkan bangkrutnya banyak perusahaan perkebunan di Jawa maupun Sumatra bagian Timur.
Baca Juga: 'Perempuan Tanah Jahanam' Cetak Rekor Festival Film Indonesia Sepanjang Masa, Joko Anwar Sumringah
Selain itu, sektor usaha termasuk pabrik gula, pabrik pengolahan kayu, pabrik metal, dan mesin serta pabrik tembakau mengalami kemerosotan.
Kejadian tersebut berdampak signifikan pada perekonomian masyarakat Hindia-Belanda dan menyebabkan banyaknya pengangguran dan kemiskinan.
Kelaparan dan Kriminalitas
Meningkatnya pengangguran menyebabkan kelaparan menjalar ke seluruh elemen masyarakat di Hindia Belanda, mereka disebut “kaoem lapar”.
Demi bertahan hidup masyarakat kala itu terpaksa berburu di hutan, sebagian pasrah menerima keadaan. Ada pula yang menjadi perampok dan pencuri.
Pada tahun 1930-1932, peningkatan kriminalitas bertambah khususnya di daerah Kabupaten Pati, Rembang, Jepara, Kudus, dan Blora.
Baca Juga: Berniat Evakuasi Diri, BPPD Magelang Malah Larikan Pengungsi Gunung Merapi ke Rumah Sakit
Krisis Kepercayaan Masyarakat
Efek lanjutan dari pengangguran dan kemiskinan adalah menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah Hindia Belanda.
Ditandai dengan aksi buruh yang melakukan protes atas kebijakan pemerintah kolonial. Namun, suara kaum tidak didengarkan dan membuat kaum buruh melakukan hal yang mengancam pemerintahan kolonial.
Meski Pemerintah telah mendirikan Komite Pusat Bantuan Pengangguran aksi protes yang dilakukan tetap berjalan. Hal ini ditengarai karena pemerintah hanya fokus membantu pengangguran Eropa saja.
Baca Juga: Karena Alasan Ini, Sejumlah Pemimpin Negara Tak Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Joe Biden
Kebijakan yang Diambil Pemerintah
Menghadapi hal itu, pemerintahan Hindia-Belanda melakukan kebijakan dan ikuti oleh pihak swasta. Setidaknya ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagaimana yang ditulis oleh Notosusanto dan Poesponegoro dalam bukunya yang berjudul “ Sejarah Nasional Indonesia” yakni pengurangan pegawai, pengurangan gaji, penghentian penambahan pegawai Eropa, pensiun lebih awal (pensiun dini), pengurangan biaya pengeluaran belanja pemerintah, dan pengenaan cukai tambahan guna menambah pendapatan pemerintah kolonial.
Selain itu banyak komite, yang dibuat masyarakat tanpa bantuan pemerintah, ikut membantu memperbaiki keadaan ekonomi kala itu.
Pada tahun 1932, berdiri Badan Penolong Pengangguran di Surakarta, komunitas Tionghoa di Cirebon melalui organisasi Tiong Hoa Keng Kie Hwee. Pada akhirnya, perekonomian Hindia-Belanda mulai pulih pada tahun 1937.
Kehadiran masyarakat dan pihak swasta dalam membantu pemerintah menjadi kunci penting untuk keluar dari jurang resesi.
Baca Juga: Meski Tren Penyebaran Covid-19 Melambat, PSBB Jakarta Diperpanjang hingga Dua Pekan Kedepan
Salah satu faktor utama penyebab Indonesia memasuki gerbang resesi kali ini adalah masih berlangsungnya Covid-19 yang memaksa sektor ekonomi dan industri menghentikan sementara bahkan menutup usahanya selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung.
Kebijakan PSBB sendiri diambil guna menekan angka penyebaran Covid-19 yang terus meningkat. Hal ini dilakukan tak hanya di Indonesia tapi hampir semua negara di dunia.
Langkah ini pun juga diambil di Indonesia sehingga berdampak pada terhambatnya ekspor dan impor.***