Network
PR BEKASI - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengklarifikasi sikap anggota politisinya yang juga merupakan anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning yang menolak untuk disuntik vaksin Covid-19 Sinovac dan memilih untuk membayar denda.
Hasto menjelaskan bahwa pernyataan Ribka sebenarnya bermaksud agar kepentingan dan keselamatan masyarakat menjadi nomor satu dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.
"Ribka Tjiptaning, jika melihat pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, yang disampaikan adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat," kata Hasto Kristiyanto.
Baca Juga: Indonesia Tidak Boleh Menggugat Jika Vaksin Covid-19 Bermasalah dan Ada Efek Membahayakan
Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun setuju dan menjelaskan persoalan lainnya yang berangkat dari pernyataan RIbka tersebut.
"Nah persoalannya adalah, Ini kan ada upaya untuk memaksakan, Wamenkumham mengatakan mereka yang menolak vaksin itu bisa dipidanakan, kira-kira Ribka mau dipidanakan berdasarkan pasal 93 UU no. 6 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, ancamannya satu tahun atau denda Rp100 juta," ujar Refly Harun.
Padahal menurutnya tidak salah seorang Ribka yang merupakan anggota DPR menyampaikan hal tersebut, karena saat ini kredibilitas vaksin Sinovac memang menjadi sebuah tanda tanya di tengah masyarakat.
Baca Juga: Polsek Bekasi Kota Gelar Empati Building bagi Warga yang Jalani Isolasi Mandiri
"Memang masih terjadi debat di masyarakat soal keunggulannya, efikasinya, yang jelas kalau di Brasil itu turun lagi sampai 50-an persen saja, di kita kalau tidak salah 60-an persen, tapi intinya angkanya tidak setinggi vaksin lainnya, seperti Pfizer," tuturnya.
Refly Harun menjelaskan bahwa hal tersebutlah yang seharusnya ditangkap oleh masyarakat dari pernyataan politisi PDIP tersebut bukan sebaliknya.
"Jadi itu yang harus ditangkap, keraguan terhadap vaksin Covid-19," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Kamis, 14 Januari 2021.
Baca Juga: Sampaikan PR Penting untuk Calon Kapolri Baru Listyo Sigit, Fadli Zon: Semoga Bisa Bawa Ketenangan
Oleh karena itu ia berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 Sinovac dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat atas vaksin Sinovac tersebut.
"Yang penting pastikan bahwa vaksin yang sama diberikan kepada masyarakat Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, Refly Harun juga mengecam pihak-pihak yang melakukan komersialisasi di tengah pandemi Covid-19 dengan menaikan harga tes Swab jika ingin mendapatkan hasil yang lebih cepat.
Baca Juga: Masuk Amerika Serikat, Semua Pelancong Diimbau Bawa Surat Bebas Covid-19
"Ini yang dipersoalkan sesungguhnya, karena kita tahu nilai vaksin itu triliunan, dan kalau ini terkait bisnis orang-orang tertentu, maka di situlah yang jadi masalahnya," ucapnya.
"Jadi ada komersialisasi vaksin, harusnya tidak boleh begitu, harus benar-benar dipastikan bahwa yang diberikan kepada rakyat Indonesia adalah yang terbaik, bukan karena kita bisa melobi pihak-pihak tertentu," sambungnya.
Oleh karena itu sekali lagi, Refly Harun meminta pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan ini dan bukan mengambil pendekatan pidana dengan mengancam rakyat wajib disuntik vaksin.
Baca Juga: 'Hajar' Donald Trump Dua Kali, Ketua Parlemen AS: Tak Ada Seorang pun yang Tak Tersentuh Hukum
"Ini yang harus ditangkap oleh pemerintah agar jangan apa-apa pemerintah bicara tentang pendekatan pidana, atau pendekatan denda, toh rakyat ingin dilindungi oleh negara, bukan diancam oleh negara," tutupnya.
Hasto sebelumnya juga mengatakan, Ribka dalam pernyataannya menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat.
Ribka, menurutnya, juga mewanti-wanti agar pelayanan kepada masyarakat terkait vaksinasi Covid-19 tidak dikomersialisasikan seperti yang terjadi dalam pelayanan tes usap atau PCR.
Baca Juga: Fakta Mengejutkan, Kemenhub Akui Sriwijaya Air SJ182 Sempat Dikandangkan Selama 9 Bulan
"Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu tiga hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka, sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," ucapnya.
Berangkat dari itu, Hasto meminta komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin Covid-19 harus dilakukan dengan masif, untuk mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi.
"Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin." tuturnya.***
