Network
PR BEKASI - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa memang ada pelantikan menteri baru yang akan terjadi pada pekan ini atau pekan depan.
Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan hal itu pasti terjadi karena ada dua kementerian yang baru dibentuk yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi serta Kementerian Investasi.
Hal itu disampaikan Ali Mochtar Ngabalin saat menjadi narasumber di acara "Apa Kabar Indonesia" bertajuk "Bongkar Pasang Kabinet Ala Jokowi".
"Kalau surat presiden secara resmi dikirim kepada DPR, kemudian DPR telah menyetujui tentang maksud kandungan isi yang presiden hendak sampaikan tentang penggabungan dua kementerian itu dan disetujui, nomenklaturnya berubah," kata Ali Mochtar Ngabalin, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube tvOneNews, Rabu, 14 April 2021.
"Itu artinya bahwa pasti ada pelantikan menteri baru. Kementerian dengan nomenklatur yang baru, ya pasti akan terjadi pelantikan, umpamanya adalah Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi, dan Kementerian Investasi," sambungnya.
Meski demikian, Ali Mochtar Ngabalin belum bisa memastikan apakah pelantikan menteri tersebut hanya berlaku untuk dua kementerian tersebut atau juga kementerian lainnya.
"Jadi apakah nanti terjadi reshuffle atau apa, saya tidak membicarakan dalam posisi itu. Tapi yang ingin saya pastikan bahwa pasti akan terjadi pelantikan dari kedua kementerian ini," ujar Ali Mochtar Ngabalin.
"Apakah nanti bapak presiden melakukan pergeseran ke sana ke mari, juga kemudian dengan para menteri yang baru, atau gonta-ganti orang-orang baru. Itu saya tidak pada kapasitasnya," sambungnya.
Ali Mochtar Ngabalin pun menjelaskan bahwa fokusnya saat ini hanyalah soal menyampaikan apa yang disampaikan Jokowi kepadanya.
"Tetapi saya harus menyampaikan kepada publik bahwa dengan usulan yang disampaikan bapak presiden, saya memiliki keyakinan kuat bahwa dalam pekan ini, tapi kalau tidak dalam pekan ini, pasti pekan depan peristiwanya," kata Ali Mochtar Ngabalin.
Terkait sejumlah nama yang kabarnya akan direshuffle, seperti Mendikbud Nadiem Makarim, Menristek Bambang Brodjonegoro, dan Kepala BKPMK Bahlil Lahadalia, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa hal itu tidak berada dalam kapasitasnya.
Menurutnya, Jokowi lebih tahu kinerja para menterinya, sehingga lebih tahu apa yang harus diputuskan ke depannya.
"Pasti bapak presiden lebih tahu dalam mengevaluasi kinerja dan lain-lain. Jadi itu porsi yang dimiliki oleh bapak presiden, tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun," ucapnya.
Baca Juga: Usul Lima Menteri untuk Direshuffle, Relawan Jokowi: Kinerja Mereka di Kementerian Tidak Cukup Baik
Oleh karena itu, Ali Mochtar Ngabalin menegaskan bahwa fokus dirinya hanya soal kementerian baru yang akan dibentuk oleh Jokowi.
"Saya ada dalam fokus bahwa yang menjadi perbincangan publik adalah rencana bapak presiden menggabungkan dua kementerian dan bentuk kementerian baru. Saya fokus di situ, saya tidak masuk ke wilayah-wilayah yang kapasitas saya tidak cukup ke sana dan tidak mungkin," tuturnya.
"Karena UUD 1945 Pasal 17 Ayat 2, semua kewenangan dan hak prerogatif presiden. Saya tidak boleh masuk wilayahnya," tutur Ali Mochtar Ngabalin.***
