Network
PR BEKASI – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih mendukung rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim)
Menurutnya, hal tersebut dapat bermanfaat untuk mengurangi beban berat dalam berbagai bidang di wilayah DKI Jakarta saat ini.
Hal tersebut dikatakan oleh Gde Sumarjaya Linggih dalam rilis di Jakarta pada Senin, 19 April 2021.
Baca Juga: Terawang Betrand Peto, Denny Darko Beberkan Sifat Asli Putra Ruben Onsu Sebenarnya
“Pemindahan Ibu Kota Negara ini semata mata untuk mengurangi beban yang ditanggung Jakarta. Dari sisi ekologis Jakarta punya masalah yang tidak ringan,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Diketahui, semakin hari aspek lingkungan hidup di Jakarta makin kehilangan daya dukungnya akibat konsep dan arah pembangunan
Selain itu, Jakarta juga diketahui mempunyai potensi kebencanaan yang cukup tinggi karena terletak di Pulau Jawa yang berada di sesar atau patahan tubuh bumi yang mengalami pergerakan.
Baca Juga: Harga Kebutuhan Pokok di Jawa Barat Pekan Ini 19 April 2021 Terpantau Stabil, Berikut Daftarnya
Melihat hal tersebut, dalam rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, Gde Sumarjaya mengungkapkan agar dalam rencana pembangunan IKN seluruh sarana dan prasarana harus terintegrasi dengan baik.
“Kami ingin memastikan bahwa ke depan semua terintegrasi dengan baik, kemudian juga kesiapan dari energinya,” katanya.
“Apakah Pertamina siap untuk ketersediaan gas, minyak bumi, dan juga kekuatan dari PLN dalam melayani masyarakat dan juga kantor-kantor vital di Ibu Kota Negara ini,” kata Gde Sumarjaya, menambahkan.
Baca Juga: Lewati Dasar Pertimbangan Kuat, DPR Sebut Indonesia Bukan yang Pertama Pindahkan Ibu Kota
Menurutnya, Jakarta sudah menanggung beban sebagai IKN, pusat birokrasi, juga sebagai pusat perputaran ekonomi, pusat perdagangan, dan pusat-pusat yang lain.
Hal tersebut, lanjutnya, membuat Jakarta tak lagi punya langkah gesit untuk mengejar infrastruktur demi mengimbangi populasi yang berkembang amat cepat.
"Melihat juga beban kondisi Jakarta, daya tampung Jakarta juga sudah berat. Kita tahu saat ini banjir, tanah turun, potensi air juga kurang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mempunyai Ibu Kota Negara yang baru," katanya.
Sebelumnya, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan IKN ditargetkan oleh DPR bisa dimulai pada Mei 2021.
Baca Juga: Tertangkap Basah oleh Sipir, Kucing Menggemaskan Selundupkan Narkoba ke Penjara di Panama
Hal tersebut dikatakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam wawancara daring di Jakarta pada Rabu, 7 April 2021.
“DPR kan akan reses, bulan Mei (DPR) baru masuk. Mungkin setelah reses, baru suprenya (surat presiden) masuk. Mudah-mudahan bisa lebih cepat,” katanya.
Selain itu, pembangunan dan pemindahan IKN akan mampu berdampak positif pada berbagai faktor dan sektor-sektor pendorong ekonomi dengan kontribusi antara 1.8 persen sampai 2.2 persen terhadap perekonomian.***
