Network
PR BEKASI - Salah seorang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menceritakan perihal tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dijalaninya.
Pegawai KPK yang disamarkan dengan nama Lily tersebut mengatakan, kalau ditanya pertanyaan yang ada hubungannya dengan kebangsaan saat TWK maka seluruhnya tak berhubungan.
"Seluruh pertanyaan yang saya terima tidak ada hubungannya dengan kebangsaan," kata pegawai KPK tersebut, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Haris Azhar pada Rabu, 12 Mei 2021.
Diungkapkan olehnya, salah satu pertanyaan yang paling dia ingat adalah ketika ditanya apakah dia mau menerima atau tidak donor darah dari non-muslim.
"Terus saya tanya balik sama pewawancaranya, saya bilang 'Nggak tahu deh, Pak. Kalau di Islam itu boleh nggak ya menerima donor darah dari non muslim?'" ujar Lily.
Dia mengaku tidak tahu dan melanjutkan jawabannya dengan mengatakan bahwa yang dia tahu agamanya memudahkan karena itu terima saja.
Pertanyaan lain yang menurutnya tidak berhubungan adalah ditanya apakah dia mengucapkan selamat natal kepada non-muslim atau tidak.
Lily menilai pertanyaan tersebut tidak ada korelasi sama sekali dengan kebangsaaan.
Selain itu, juga tidak ada hubungannya dengan kompetensi yang dimiliki olehnya.
Selebihnya, dia diwawancara dalam waktu 45 menit tersebut mengenai apakah dia mau berbohong demi pimpinan.
"Jadi kalau disuruh bohong sama pimpinan mau apa nggak, dan demi kepentingan pimpinan dia bilangnya. Saya jawab nggak, saya kalau sudah bersinggungan sama integritas saya, saya mendingan resign," sambungnya.
Saat memberikan jawaban tersebut, Lily ditanya kenapa sampai seperti itu.
"Saya bilang oh iya segitunya, saya nggak tahu ya kalau bapak-bapak mungkin mau disuruh bohong sama atasannya, saya nggak mau. Terus saya ditanya menurut saya revisi undang-undang melemahkan atau tidak," ucapnya.
Dia pun mengakui kalau Revisi UU KPK melemahkan dan ditanya indikasi apa saja yang menurutnya melemahkan.
Dia memaparkan kalau dirinya orang di dalam KPK, karena itu tahu seluk beluknya, yang menurutnya paling terlihat adalah dari jumlah penindakan.
Lily menyampaikan kalau KPK hanya sibuk menahan orang yang status tersangkanya sudah ditetapkan entah dari kapan.
"Penetapan tersangka sedikit, penangkapan tersangka baru sedikit, jadi itu kalau di penindakan kelihatan sekali," katanya.
Sementara itu jika di pencegahan, yang dirasakan ialah betapa terbatas informasi tentang perbaikan tata kelola yang biasanya sangat gencar dilakukan KPK ke luar.
"Ini informasi ditahan-tahan, kalau secara ilmu komunikasi dan publikasi mungkin itu bukan bohong tapi kita kan nggak terlalu menjelaskan seluruh informasi yang kita punya," tutur Lily.
"Itu, yang biasanya KPK tidak menutup-nutupi sekarang kurang lebih ada yang ditutup-tutupi karena dianggap kontra sama pemerintah. Jadi yang dianggap kontra sama pemerintah itu biasanya informasi sedikit," sambungnya.
Dalih yang diberikan adalah karena saat ini KPK merupakan bagian dari eksekutif UUD 2019.
Lily pun mengutarakan dalam wawancara tersebut kalau bentuk dukungan pada pemerintah tidak selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh pemerintah.
Akan tetapi memberikan perbaikan agar langkah pemerintah tidak keluar dari koridor yang benar.***
