Network
Termasuk dikatakan Sahroni jika FPI yang baru dengan pengurus lama mendaftarkan kelompoknya, maka pemerintah harus meninjau ulang dan menolaknya.
"Kalau misalnya, ada lagi yang mengajukan, tapi pengurus-pengurusnya sama, terutama memang dikenali mereka dari pengurus teras FPI, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham perlu me'review (meninjau), kemudian menolak izinnya," kata Sahroni seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Rabu, 6 Januari 2021.
Baca Juga: Sebut Covid-19 Masih Eksis di 2021, Marzukie Ali: Segera Saja Setop PSBB, Hidup dengan Cara 3M
Sementara itu terkait pembentukan ormas baru, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, menjelaskan bahwa untuk mendapatkan pengakuan secara hukum, adalah wajib untuk mengikuti aturan berlaku.
"Semua ada aturannya. Apabila ingin menjadi satu ormas, harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Sebagai ormas tentunya bila ingin diakui, maka disesuaikan dengan Undang-Undang Ormas," kata Brigjen Rusdi pada selasa, 5 Januari 2021 lalu.
Karena itu jika Front Persatuan Islam (FPI) tidak mau mendaftarkan diri sebagai ormas ke pemerintah dan tidak mengikuti aturan, maka pemerintah memiliki wewenang untuk membubarkan ormas tersebut, tentu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.***
