Network
UU ITE sendiri terbit 25 Maret 2008 dengan cakupan meliputi globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Baca Juga: Keluhkan Asam Urat, Sudah Saatnya Hentikan 2 Kebiasaan Ini!
Meski banyak sisi positif, UU ITE dianggap memiliki sejumlah pasal karet dan kejanggalan.
Positifnya UU ITE memberi peluang bisnis baru di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia.
Selain itu, UU ITE juga membuka peluang bagi pemerintah mengadakan program pemberdayaan internet.
Namun, UU ITE dianggap banyak pihak membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan menghambat kreativitas dalam berinternet.
Pasal karet (haatzai artikelen) di antaranya pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3.
Baca Juga: Dinilai Langgar Etika sebagai Penyidik, Ferdinand Hutahaean Minta KPK Pecat Novel Baswedan
Tanggapan soal revisi UU ITE
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pemerintah mendukung lembaga penegak hukum untuk membuat pedoman interpretasi resmi terhadap Undang-undang ITE.
