Network
PR BEKASI - Pakar virologi dan imunologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mohamad Saifudin Hakim mendukung larangan masyarakat mudik Lebaran 2021 demi mengantisipasi potensi lonjakan kasus positif Covid-19.
Terkait hal itu dr. Mohamad Saifudin Hakim dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu, 18 April 2021 mengatakan bahwa kebijakan larangan mudik 2021 merupakan langkah yang tepat
"Menurut saya sudah kebijakan yang tepat," ujar Saifudin dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Di sisi lain mobilitas masyarakat pada masa libur panjang berdampak pada kenaikan kasus positif Covid-19.
Hal itu sudah tidak terbantahkan jika merujuk data kondisi liburan panjang sebelumnya yang menunjukkan kasus Covid-19, bahkan naik lebih dari 100 persen.
Data Satgas Covid-19 nasional menyebutkan pada tahun sebelumnya usai liburan Lebaran, 22-25 Mei 2020 terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 mencapai 69-93 persen.
Baca Juga: Bukan Hanya Kurma, Berikut Menu Makanan Favorit ala Rasulullah untuk Berbuka Puasa
Berikutnya, pada masa libur 15-17 Agustus 2020, peningkatan kasus positif sebesar 58-188 persen.
Pada liburan akhir Oktober 2020, juga terjadi peningkatan kasus positif sebanyak 17-22 persen.
Belajar dari liburan panjang sebelumnya itu, Pemerintah menegaskan melarang masyarakat mudik Lebaran 2021.
Baca Juga: Survei LSI: Mayoritas PNS Berangapan Korupsi di Indonesia Terus Meningkat
Mohamad Saifudin Hakim mengajak masyarakat harus mendukung kebijakan itu sehingga larangan mudik benar-benar efektif menekan kasus Covid-19.
Hal lain yang diperlukan dan penting, menurut dia, adalah koordinasi dengan petugas di lapangan agar sosialisasi dan penegakan aturan berjalan.
"Satu sisi masyarakat sadar, di sisi lain pemerintah harus tegas," kata Saifudin.
Baca Juga: Mohon Kapolri Segera Proses Joseph Paul Zhang, Husin Shihab: Meresahkan Masyarakat Indonesia
Di sisi lain ahli penyakit tropik dan infeksi dr. Erni Juwita Nelwan mengimbau masyarakat agar membatasi pergerakan hanya untuk hal yang betul-betul darurat.
Menurut dia, risiko penularan kasus Covid-19 masih terus ada.
"Bila masih ada kasus, risiko penularan dan penyebaran akan tetap ada sehingga belum waktunya untuk bebas mobilisasi," kata Erni.
Pengendalian pandemi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi harus ada dukungan masyarakat.
Agar masyarakat tidak mudik, menurut Erni, aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selaras.
"Bila masih ada juga yang mudik, harus ada sikap antisipasi yang bijak dan simpatik. Tujuannya sama supaya semua tetap sehat dan tidak ada penularan dimanapun," ujar Erni.***
