Network
PR BEKASI - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan mengungkap maksud di balik penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).
Novel Baswedan menceritakan, pada Oktober 2020 terdapat proses pembuatan Peraturan Komisi yang diistilahkan dengan Perkom.
Disampaikan Novel Baswedan, dalam Perkom tersebut dicantumkan soal bagaimana cara peralihan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: KPK 'Digerogoti' Korupsi Usai Dipimpin Firli Bahuri, Arief Poyuono: Sudah Pantas Dibubarkan
Dia mengatakan, perbincangan tersebut berfokus tentang bagaimana cara agar peralihan agar dapat berlangsung dengan baik lancar, mudah, dan tidak merugikan para pegawai KPK.
"Itu juga diamanatkan dan dijadikan komitmen oleh pemerintah dan DPR pada saat pembahasan UU No.19," katanya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Selasa, 18 Mei 2021.
Itu yang dikatakannya menjadi poin penting. Namun di pengujung pembahasan Perkom, tiba-tiba ada pimpinan KPK yang memasukkan poin tentang perlunya dilakukan TWK.
Baca Juga: Firli Bahuri Tegaskan Tak Ada Proses Pemecatan kepada 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes ASN
"Dari beberapa kawan yang menyampaikan, pimpinan yang mengatakan (hal tersebut) adalah Ketua KPK, Firli Bahuri," ucapnya.
"Oleh karena itu, ini yang menjadi kecurigaan kami," sambung Novel Baswedan.
Sampai akhirnya, pada saat dimasukkan poin itu dalam Perkom, tak lama kemudian diserahkan ke Kemenkumham untuk segera disahkan dan dimasukkan ke dalam lembaran negara.
Lalu, di saat pegawai ingin mengetahui lebih lanjut hal-hal tersebut, dipaparkan Novel, kepastian tersebut tidak terbuka atau tak transparan.
"Sehingga melalui wadah pegawai maupun beberapa kawan di KPK, kami berupaya mencari tahu mengklarifikasi," tuturnya.
Akhirnya pada saat sosialisasi pimpinan KPK bersama struktural yang ditunjuk, mereka meminta untuk menjelaskan hal tersebut. Setiap kali ditanya, jawaban yang diterima bahwa ini hanya asesmen.
Dia melanjutkan, saat sosialisasi tersebut, pimpinan KPK tidak pernah mengatakan bahwa ada yang disingkirkan atau ada yang tidak lulus dalam prosesnya.
Setelah dikonfirmasi pun diungkapkan hanya untuk kepentingan asesmen.
Baca Juga: Firli Bahuri Resmi Nonaktifkan Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK, Febri Diansyah Ucapkan Duka Cita
Karenanya pegawai KPK mengikuti beberapa tes yang diminta, ada yang tertulis dan wawancara di BKN.
"Dan dalam pertanyaannya pun kemudian banyak yang dirasa menyerang, baik di masalah beragama, masalah privasi, dan lain-lain. Dan ini mengganggu sekali," ujar Novel Baswedan.
"Dalam proses wawancara, saya melihat seperti ada pembenturan seolah-olah seorang ASN itu harus nurut pada atasan dengan masalah integritas. Ketika dibenturkan masalah itu tentu kami memilih masalah integritas," sambungnya.
Contohnya adalah, dia ditanya saat menjadi ASN bagaimana jika ada yang melakukan intervensi dari kalangan pejabat ASN di luar KPK.
Diutarakannya, intervensi tidak diperbolehkan karena dianggap menghalangi jalannya penyidikan.
Namun ternyata setelah hasil keluar, 75 pegawai yang dinonaktifkan adalah mereka yang memiliki integritas mapan di antara bidang-bidang kerja, serta menjadi teladan bagi kawan-kawannya.
"Jadi saya tidak yakin tidak lulusnya itu bukan karena tes, saya yakin tidak lulusnya karena memang ditarget, ditarget untuk upaya disingkirkan," kata Novel Baswedan.***
