Network
"Apabila terbukti, akan dijerat Pasal 188 atau Pasal 190 Juncto Pasal 71 UU Pemilihan (10/2016), dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp6 juta bagi pejabat negara yang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain," kata Ratna Dewi Petalolo, Jumat, 25 September 2020, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs resmi Bawaslu.
Dia mengungkapkan, praktik penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh pasangan calon dengan cara memanfaatkan anggaran fasilitas atau program pemerintah oleh kerabat yang berkuasa dalam pemilihan kepala daerah, berakibat pada rentannya konflik kepentingan.
Baca Juga: Febri Diansyah dan 37 Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Pejuang Tak Tinggalkan Gelanggang Sebelum Menang
"Bisa dengan cara memobilisasi birokrasi oleh kerabat yang berkuasa untuk mendukung kerabatnya yang lain pada kontestasi pilkada," ujar Ratna.
Ratna mengatakan praktik politik dinasti dapat mengakibatkan seseorang mendapatkan kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya berdasarkan kekerabatan.
"Politik dinasti merupakan bentuk upaya elite untuk mempertahankan kekuasaan satu atau berbagai kelompok keluarga untuk memonopoli kekuasaan politik," tutur Ratna.
Baca Juga: Jangan Sulitkan Para Peneliti, Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Dana Abadi Riset IPTEK
Ratna mencontohkan politik dinasti yang dilakukan pada saat pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2010.
Pada saat itu terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Airin Rachmi dan Benyamin Airin yang merupakan adik ipar dari Gubernur Banten yaitu Ratu Atut.
Menurutnya, politik dinasti ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tapi juga lokal.
