Network
PR BEKASI – Atasi kebuntuan komunikasi, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai, perlu ada lembaga yang menjadi tempat dialog berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, kebuntuan komunikasi berpotensi menyebabkan banyak persoalan kebangsaan yang belakangan ini muncul.
Lebih lanjut, dia mengatakan, MPR terbuka sebagai tempat untuk saluran dialog berbagai elemen bangsa mencari solusi berbagai persoalan kebangsaan.
Baca Juga: Tak Lama Usai Sepakati Gencatan Senjata, Azerbaijan dan Armenia Kembali Saling Serang
"Saya sebagai wakil ketua MPR bidang hubungan antarlembaga, akan menyampaikan kepada pimpinan MPR untuk menginisasi MPR sebagai fasilitator dialog berbagai elemen masyarakat untuk mencali solusi persoalan bangsa," tuturnya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Minggu, 11 Oktober 2020.
Jazilul Fawaid menuturkan bahwa inilah makna dari MPR sebagai Rumah Kebangsaan.
Baca Juga: Jelaskan Ekspresi Kebebasan Berpendapat, Bamsoet: Selalu Ada Konsekuensi Atas Apa yang Disampaikan
Dia memberi contoh terkait aksi-kasi demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang menjurus aksi anarkis berupa perusakan berbagai fasilitas publik, dan berujung bentrok, serta rusuh merupakan bentuk kebuntuan itu.
"Aksi-aksi demo di berbagai daerah yang dilakukan berbagai elemen masyarakat, seperti buruh dan mahasiswa, menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi," ujar Jazilul Fawaid.
Menurutnya, saat ini orang sedang marah karena RUU Ciptaker, karena itu kemarahan jangan dilawan dengan kemarahan pula, sehingga perlu penyaluran melalui jalur dialog.
Baca Juga: Sesalkan Pidato Jokowi Terkait Omnibus Law, Ulil Abshar: Seolah Rakyat yang Disalahkan
Jazilul Fawaid menyebutkan, MPR sangat terbuka dan berperan sebagai lembaga penengah atas kebuntuan persoalan bangsa.
"MPR sebagai Rumah Kebangsaan harus menjadi lembaga penengah, untuk mengurai kebuntuan yang terjadi saat ini," ucapnya.
Semua elemen bangsa harus dilibatkan dalam dialog tersebut, mulai dari pihak Istana, pemerintah, DPR, TNI-Polri, partai politik, ormas keagamaan, perguruan tinggi, elemen buruh, hingga mahasiswa.
Baca Juga: Tampil Kembali di Depan Publik Usai Terinfeksi COVID-19, Donald Trump Masih Tak Mau Pakai Masker
"Semua harus duduk bersama untuk mencari solusi, dari berbagai persoalan bangsa. Salah satunya soal RUU Cipta Kerja ini," katanya.
Dia menilai, saat ini belum ada lembaga yang megajak berbagai elemen masyarakat tersebut untuk duduk bersama, memecahkan persoalan bangsa, dan MPR sangat tepat untuk berperan menjadi lembaga sebagai tempat dialog berbagai elemen masyarakat.
Hal tersebut sesuai dengan visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan, sehingga tidak terjadi kebuntuan dan salurannya.
Baca Juga: Buntut Aksi Perusakan Halte TransJakarta, Anies Baswedan Perkirakan Rp65 Miliar untuk Dana Perbaikan
"Jadi orang tidak menyalurkan kemarahannya di tempat-tempat umum, apalagi dengan merusak fasilitas publik, halte, perkantoran," ucapnya.
Dia menyatakan, untuk meredam kemarahan publik, tidak bisa lagi dengan pendekatan unjuk kekuatan atau menggunakan pendekatan represif dengan menunjukkan kekuatan dan kekuasaan, sehingga semua lawan yang membangkang dipukul mundur.
Yang diperlukan sekarang ini, kata dia, adalah tempat untuk berdialog, karena situasi saat ini terjadi kebuntuan komunikasi.
Baca Juga: KKSB Papua Kembali Menyerang, TNI: Mereka Menerapkan Taktik Licik dan Mengorbankan Warga Sipil
"Dialog itu bisa dilakukan di mana saja, tapi saya kira di MPR yang paling tepat. Dialog bisa dilakukan secara virtual, yang penting ada penyalurannya." tuturnya.***
